PT Rfian Financindo - Ketimpangan di antara warga dunia menjadi isu yang disorot Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Forum Parlemen Dunia. Dalam sidang ini, Bamsoet mengajak para anggota parlemen berkontribusi aktif meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs).
Mengutip laporan Oxam International 2019, organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, Bamsoet mengatakan tahun 2018 lalu terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia. Di sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, di saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.
"Data lain dari Swiss Credit Suisse memaparkan antara Maret/Juni 2017 hingga Maret/Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh sebesar USD 2,5 miliar rata-rata per hari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang USD 500 juta per hari. Data-data tersebut menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia, khususnya dalam peluang, pendapatan, dan kemampuan, menjadi hal yang perlu kita perangi bersama," kata Bamsoet saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3), di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (4/9/2019).
Sidang parlemen dunia ini diinisiasi DPR RI untuk meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) sejak 2017 lalu. Tahun ini tema yang diusung yakni memerangi ketimpangan melalui inklusi sosial dan keuangan.
"Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang Memerangi Ketimpangan Melalui Inklusi Sosial dan Keuangan," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan ketimpangan merupakan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Apalagi ketimpangan itu juga menjadi masalah dunia yang bisa melanggengkan kemiskinan hingga marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.
"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya, berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya bisa tercapai. Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs," jelasnya.
Bamsoet menyatakan Indonesia berkomitmen menyukseskan implementasi SDGs. Salah satu contohnya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
"Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun," ucap Bamsoet.
Bamsoet lalu menyinggung pencapaian Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
"Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," urai Bamsoet.
Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union Gabriela Cuevas Barron. Hadir pula pimpinan parlemen dari 27 negara, antara lain Ketua Parlemen Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Portugal Mr. Eduardo Ferro Rodrigues, Ketua Parlemen Timor Leste Mr. Arao Noe de Jesus da Costa Amaral, Ketua Parlemen Gambia Mr. Mariam Jack Danton, Wakil Ketua Parlemen Jordan Mr. Ahmad Hamisat, dan Wakil Ketua Parlemen Kamerun Mr. Mbah Ndam Joseph.
Empat organisasi internasional dan pemerintahan yang menjadi observer di antaranya Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).
Sumber: News.detik
PT Rfian Financindo
No comments:
Post a Comment