Megawati Sebut Akhyar Ngamuk Karena Tak Direkomendasikan | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Finacnindo  -  PDIP tidak mengusung mantan kadernya, Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan, keputusan rekomendasi kepada calon kepala daerah merupakan hak prerogatif dirinya sebagai ketua umum.

"Ada di Medan, dia masuk sebagai PDIP itu. Bayangkan urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya karena saya dipilih kongres partai semua mesti tahu itu," ujar Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Akhyar yang kini menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan itu memutuskan keluar dari PDIP karena tak direkomendasikan maju di Pilwalkot Medan. PDIP memutuskan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

"Kongres partai memberikan hak prerogatìf bukan mau-maunya saya, hak prerogatif pada saya. Mau dicabut nanti di kongres partai kalau tidak disetujui. Tidak direkom terus ngamuk. Lho saya mikir ini gimana katanya kader partai, ya sudah aturan patainya gimana ya sudah saya pecat. Saya pecat. Iya dong fair," sebut Megawati.

"Orang saya yang menentukan hak prerogatif itu, tahu ya? Diberikan kepada seseorang dalam kongres partai pada ketumnya yang terpilih di kongres partai, yang memberikan itu adalah kongres partai yang terdiri dari seluruh tiga pilar partai. Jadi di kita enak sekali tata aturannya," imbuh Presiden ke-5 RI itu.

Megawati pun meminta kader yang tak mendapat rekomendasi maju di Pilkada untuk tidak sakit hati. Ia menyebut jika ingin marah, jangan marah secara organisasi, tapi secara pribadi saja.

"Ya jangan skit hati loh. Kalian kan mestinya berjuang kalau dari PDI, (tapi) ini enggak. Kalau sekarang saya nggak ngurusin lagi lah. Mau marah sama saya boleh tapi pribadi. Kalau sebagai ketum nggak bisa, itu adalah hak saya supaya tau loh, supaya tahu," kata Megawati.

Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution telah dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Akhyar dianggap tidak loyal kepada pimpinan lantaran 'bergabung' dengan Partai Demokrat untuk mendapat rekomendasi maju Pilkada Medan.

Ahmad Arfah-detikcom/ Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution saat melakukan pengecekan lokasi MTQAkhyar Nasution. (Foto: Ahmad Arfah-detikcom).

Akhyar Nasution diketahui juga akan maju di Pilkada Medan melawan Bobby Nasution. Akhyar sebagai petahana akan diusung Partai Demokrat dan PKS.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap kenapa partainya tidak mengusung Akhyar Nasution di Pilawalkot Medan. PDIP menyebut Akhyar, yang saat ini telah dipecat dari keanggotaan partai, berambisi mencalonkan dirinya ke partai lain.

"Di Kota Medan, karena pemilu ini merupakan ujian juga bagi anggota-anggota partai, dan partai memiliki mekanisme, partai memiliki disiplin. Ketika Saudara Akhyar itu mencalonkan diri secara aktif melalui partai lain, Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Djarot, dan Partai Demokrat, maka partai menegakkan disiplin," kata Hasto, Selasa (11/8).

Alasan lain PDIP tak mengusung Akhyar, yang merupakan petahana di Kota Medan, adalah adanya indikasi Akhyar tersangkut kasus hukum. Hasto menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan seseorang yang berpotensi terjerat kasus hukum.

"Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, PDI Perjuangan melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Selain karena ambisi kekuasaan, ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," ujar Hasto.

Sumber: News.detik

PT Rifan Financindo