PT Rifan Financindo - Wacana pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan Bir PT Delta Djakarta mencuat ke publik seiring Presiden Jokowi mencabut poin-poin soal izin investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
Pelepasan saham di PT Delta merupakan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 yang hingga kini belum terealisasikan.
Melihat ke belakang, tidak hanya saat kampanye, Anies dan Sandi juga sempat mengumumkan kepada publik terkait pelepasan saham itu usai terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir, jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," kata Anies pada jumpa pers di Balai Kota pada Mei 2018.
Anies saat itu menjelaskan proses pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta tinggal menunggu proses di konsultan dan persetujuan DPRD. Namun demikian, setahun usai pernyataan Anies itu atau pada 2019, pelepasan saham tak juga direalisasikan.
Pada Maret 2019, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat menyatakan menolak rencana Pemprov DKI melepas saham. Menurutnya, perusahaan bir tersebut tidak merugikan Pemprov DKI. Delta Djakarta justru memberikan dividen bagi keuangan daerah.
Menanggapi DPRD, Anies lalu mengatakan target penjualan saham yang molor merupakan risiko dari praktik politik yang disebabkan adanya sejumlah kepentingan sehingga pembahasan di DPRD tidak kunjung dilakukan.
"Ini Dewan, Anda ingin punya saham bir terus, ingin punya untung dari uang bir," ucap Anies, Mei 2019.
Tiga tahun usai dilantik, atau pada 2020, pelepasan saham itu tak juga menemui titik terang. Justru pada Oktober, data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa Pemprov DKI menambah kepemilikan saham di Delta Djakarta. Kepemilikan saham meningkat dari 26,25 persen menjadi 58,33 persen di Oktober 2020.
Namun saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah menambah porsi kepemilikan saham.
"Tidak benar itu. Itu salah. Enggak tahu dari mana sumbernya, yang jelas itu tidak benar," kata Sekretaris BP BUMD, Riyadi pada November 2020. Riyadi menekankan tidak mungkin Pemprov DKI menambah kepemilikan saham PT Delta.
"Kita enggak mungkin nambah lah, duit dari mana, APBD-nya aja terkontraksi kok, kan ikuti perkembangan pembahasan APBD kan? APBD kita kan turun bagaimana mungkin membeli saham," tuturnya.
Sementara Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan Pemprov telah mengirimkan tiga kali permohonan persetujuan penjualan saham PT Delta Djakarta ke DPRD, namun tak kunjung disetujui.
"Bahkan, kami juga telah mengirimkan beberapa kali surat permohonan persetujuan penjualan saham kepada DPRD, namun belum kunjung disetujui," kata Faisal saat itu.
Kini, wacana itu kembali mencuat. Ketika ditanya wartawan, pada Senin (1/3) malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria--yang menggantikan Sandiaga Uno, mengatakan penjualan saham DKI di PT Delta butuh waktu.
Namun begitu, ia memastikan Pemprov tetap akan menjual saham itu sebagai bagian dari janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi DKI Jakarta," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (1/3).
Sumber: markt.bisnis
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment