PT Rifan Financindo - LSI Denny JA menyebut kepercayaan publik kepada KPK menurun sekitar 3,3% usai Pilpres 2019. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai turunnya tingkat kepercayaan itu karena publik merasakan betul adanya upaya pelemahan KPK, seperti munculnya RUU KPK.
"Terkait adanya penurunan kepercayaan sebesar 3% dalam survei terbaru, semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya kelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu, sangat nyata dipercaya masyarakat 26 poin pelemahan dalam UU No 19 Tahun 2019 benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat," kata Yudi kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).
"Survei LSI sebelumnya, KPK dengan prestasinya menangkapi para koruptor mampu mencapai 89% tingkat kepercayaan publik sehingga sangat aneh jika UU KPK direvisi," tambahnya.
Yudi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang masih mempercayai KPK. Dia mengatakan kepercayaan masyarakat ini salah satu bukti isu-isu liar tentang KPK tidak benar dan tidak membuat masyarakat menjauh dan kehilangan kepercayaan.
Dia berharap, dengan hasil survei LSI ini, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, segera mengeluarkan Perppu atas RUU KPK. Yudi juga semakin optimistis ketika Jokowi menunjuk Mahfud Md sebagai Menko Polhukam.
"Kami percaya bahwa Presiden akan mengeluarkan Perppu, apalagi dalam pidato beliau di beberapa kesempatan menyampaikan akan mengandalkan KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Selain itu, rasa optimisme kami, Perppu akan keluar karena sebelumnya Prof Mahfud Md selaku Menko Polhukam juga telah mengundang kembali para tokoh bangsa dan akademisi yang selama konsisten dalam menyuarakan antikorupsi," tutur Yudi.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei kepercayaan publik terhadap institusi negara dan lembaga sosial usai Pilpres 2019. Hasilnya menyatakan kepercayaan publik terhadap Presiden, DPR, Polri, hingga KPK terjadi penurunan.
Penelitian ini dilakukan dalam kurun pra dan pasca-Pilpres 2019, yaitu pada Juli 2018 dan September 2019. Survei dilakukan terhadap 12 institusi negara dan lembaga sosial. Metode yang dilakukan adalah multistage random sampling dengan populasi di 34 provinsi serta menggunakan 1.200 responden. Margin of error sekitar 2,9%.
Berikut ini hasil survei LSI Denny JA:
1. Presiden 81,5%, turun menjadi 75.2%, turun sekitar 6.3%.
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 68,7%, menjadi 64.2%, turun sekitar 4,5%.
3. DPR sebesar 65,0 %, menjadi 63,5%, menurun sekitar 1,5%.
4. KPK sebesar 89%, menjadi 85,7%, menurun sekitar 3,3%
5. Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 76,4% menjadi 70,2%, menurun sekitar 6,2 %.
6. Polri 87,8 %, menjadi 72,1% turun sekitar 15,7%.
7. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari 90,4% menjadi 89%, turun sekitar 1,4 %.
8. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 82,3% menjadi sebesar 78,1%, turun sebesar 4,2%.
9. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 81,2%, turun menjadi 80,2%, turun sekitar 1%.
10. Himbauan tokoh agama (ulama) sebesar 91,3% menurun menjadi 85,1 %, turun sekitar 6,2%.
11. Pers sebesar 77,5% turun menjadi 64,8%, menurun sekitar 12,7%.
12. Sesama warga negara sebesar 83,4%, turun menjadi 78,6%, turun sekitar 4,8%.
Sumber: News.detik
PT Rifan Financindo
