PT Rifan Finanicndo - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) ditingkatkan menjadi posisi ke 40. Dia tak puas dengan peringkat Indonesia saat ini yang berada di posisi ke-73.
Jokowi pun mengumpulkan para menteri dan menggelar rapat terbatas (ratas) khusus untuk membahas akselerasi peningkatan kemudahan berusaha.
"Kembali kita berbicara mengenai akselerasi peningkatan kemudahan berusaha. Kita tahu posisi kita sekarang 73, meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi 120 sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," ujarnya di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Jokowi menilai memulai usaha di Indonesia masih terbilang ruwet dan membutuhkan waktu yang panjang. Dia ingin Indonesia melampaui China terkait hal itu.
"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang," ujarnya saat membuka ratas dengan topik Akselerasi Peningkatan Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Jokowi mencontohkan untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan setidaknya 11 prosedur dengan waktu yang dibutuhkan 13 hari. Menurutnya hal itu masih kalah dengan China. "Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya 4 waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," ujarnya.
Dia juga meminta agar kemudahan berusaha tidak hanya ditujukan untuk pelaku usaha menengah dan besar saja, tapi juga diutamakan untuk usaha mikro dan usaha kecil.
"Agar fasilitas kemudahan berusaha ini diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa," tambahnya.
Bagaimana caranya?
Untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia menurut Jokowi ada beberapa hal yang akan menjadi fokus terutama memperbaiki indikator yang peringkatnya masih di atas 100. Seperti peringkat dalam memulai usaha atau starting business RI yang masih di peringkat 140.
Selain itu indikator dealing with construction permit atau izin konstruksi Indonesia juga masih di posisi 110.
"Registering property ini justru naik ke 106 tolong dilihat lagi, kemudian trading across border ini juga stagnan di 116 tolong dilihat yang berhubungan dengan ini," tambah Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta para menterinya untuk fokus memperbaiki dua indikator yang peringkatnya sudah di bawah 100 tapi justru mengalami penurunan peringkat. Seperti indikator kemudahan memperoleh pembiayaan atau gettiny credit yang peringkatnya dari 44 justru ke 48.
Jokowi juga minta agar indikator penangan kepailitan (resolving insolvency) diperbaiki. Sebab posisi Indonesia di indikator itu memburuk.
"Berkaitan dengan resolving insolvency dari 36 ke 38. Sudah 36 kok naik lagi, ini berkaitan dengan kebangkrutan," tuturnya.
Dia juga secara khusus meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat papan monitor dan evaluasi terkait investasi. Hal itu untuk mengawasi secara berkala guna bisa dilakukan perbaikan dari indikator-indikator tersebut.
"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan," tuturnya.
Sri Mulyani bisa mewujudkannya?
Ada beberapa pekerjaan rumah yang diberikan Jokowi kepada para menterinya. Salah satunya meningkatkan salah satu indikator EoDB Indonesia yang nilainya masih di atas 100. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi kementeriannya akan fokus pada kemudahan membayar pajak.
"Kalau dari saya umpamanya kemudahan membayar pajak itu ada 4 komponen berapa kali harus bayar pajak dalam satu tahun, berapa lama harus isi formulir dan lain-lain," ujarnya.
Menurutnya, Kemenkeu sudah melakukan perbaikan fundamental yang disematkan dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Jika diketok di DPR, Sri Mulyani yakin akan memperbaiki skor mengenai tarif perpajakan yang kompetitif dalam EoDB.
"Itu akan membantu tahun depan. Tapi tahun ini ada beberapa hal yang cukup bagus," ujarnya.
Jokowi juga menyinggung tentang peringkat dalam indikator trading across border atau perdagangan antara negara. Dalam indikator ini peringkat Indonesia stagnan di 116.
"Untuk trading across border, Bea Cukai dengan Kemenhub dengan pelabuhan sudah mencoba memperbaiki. Namun mungkin kita perlu ada perbaikan fundamental. Jadi artinya bagus kalau ini sudah membaik. Memberi tekanan reformasi birokrasi, regulasi, seperti yang bapak presiden sampaikan yang lebih mudah lebih simpel. Sehingga masyarakat dan bisnis itu menikmati pelayanan yang baik," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani perbaikan dari sisi trading across border dilakukan dengan menurunkan dwelling timer atau waktu bongkar muat kapal di pelabuhan. Termasuk juga biaya yang dikeluarkan untuk mengukur efisiensi.
"Sekarang perlu integrasi sistem logistik secara keseluruhan. Tidak mungkin di pelabuhan diperbaiki, tanpa diluar pelabuhan diperbaiki juga," tuturnya.
Sumber: Finance.detik
PT Rifan Finanicndo
