PT Rifan Financindo - Pro kontra terus terjadi jelang pemberlakuan perluasan ganjil-genap hingga 25 ruas di DKI Jakarta. Salah satu persoalan yang masih meruncing adalah taksi online tak bisa bebas dalam kawasan ganjil genap karena bukan plat kuning, sedangkan taksi konvensional plat kuning justru sebaliknya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengharapkan kebijakan ganjil genap di beberapa ruas di Jakarta tetap berpihak pada semua pihak, termasuk taksi online. Hingga saat ini masih belum ada perbincangan lebih lanjut antara Kemenhub dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Ya kan kalau taksi biasa boleh harusnya mereka (taksi online) boleh," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (11/08/2019).
Ia mengatakan seharusnya Kemenhub fokus memikirkan keberadaan transportasi umum se-Indonesia yang sudah kolaps daripada taksi online yang terjegal ganjil genap. Menurutnya saatnya mengakhiri euforia taksi online. Apalagi Djoko bilang Kemenhub tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online.
Budi Karya mengatakan Direktur Jenderal Hubungan Darat Budi Setiyadi dan Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani akan melakukan diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta. Persoalan adalah taksi online tidak memiliki tanda atau kekhususan seperti taksi reguler.
"Pak Yani mulai komunikasi, tapi komunikasinya belum maksimal karena prosesnya cepat. Saat ini taksi online nggak bertanda jadi nggak mendapatkan suatu kekhususan jadi saya serahkan ke teman-teman, pak dirjen dan direktur untuk mencari solusi," katanya.
Menanggapi hal ini, Pengamat Transportasi Univesitas Katolik Soegijapranata (Unika), Djoko Setijowarno menilai ada celah bila taksi online bebas ganjil genap, apalagi layanan taksi ini tak punya tanda khusus. Pemilik kendaraan pribadi bisa mendaftarkan diri sebagai taksi online.
"Bisa jadi semua pemilk mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi," tegas Djoko.
"Yang terjadi pihak aplikator tetap jaya, tapi driver hanya sebagai sapi perahan dan tumbal bagi langgengnya industri fintech mereka. Hal seperti ini tidak atau kurang disadari Kemenhub. Rakyat seolah dibuat senang secara semu," kata Djoko.
Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan perluasan ganjil genap harus dilakukan untuk mengatasi persoalan kepadatan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta. Ia merespons soal keluhan pengusaha atau taksi online yang keberatan dengan perluasan ganjil genap, tapi kata Anies protes semacam itu juga sudah pernah terjadi saat perluasan ganjil genap 2018.
"Saat ini kebijakannya membatasi ganjil genap untuk kendaraan roda 4 dan ini untuk mengendalikan volume kendaraan bermotor yang ada di jalan harapannya mengurangi kepadatan dan tingkat polusi," kata Anies, Sabtu (10/8).
Sumber: cnbcindonesia
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment