Kementerian BUMN Membenarkan Asabri Koleksi Saham Gorengan | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengonfirmasi bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) mengalami penurunan nilai investasi pada portofolio saham seperti yang telah beredar publik.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa Asabri mengalami kerugian dari penurunan nilai saham dan reksa dana sahamnya. Namun, dia belum dapat menyampaikan nilai pasti dari kerugian tersebut.

Tiko pun menjelaskan bahwa terdapat saham dengan fluktuasi tinggi atau saham gorengan di dalam portofolio investasi Asabri. Dia tidak menjabarkan daftar saham tersebut, tetapi hal itu telah menjadi informasi publik.

"Ya itu nama-nama yang sudah beredar itulah nama-nama sahamnya, kan sudah pada tahu juga," ujar Tiko di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan bahwa Asabri menempatkan beberapa portofolio di saham gorengan sehingga saat ini nilai investasinya melorot.

"Soal dia [Asabri] memang ada bermain investasi seperti itu, dari laporan yang kami terima memang ada juga investasi di saham-saham yang tidak bagus, yang menyebabkan masalah seperti itu. Perlu dibenahi. Hanya pembenahan dari Asabri ini berbeda dengan pembenahan solusi seperti Jiwasraya."

Pada 2019, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri mengalami penurunan harga saham yang mencapai 90-an persen sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi, ada 14 saham yang masuk ke dalam portofolio Asabri. Namun, Asabri melepas seluruh investasinya di PT Pool Advista Finance Tbk. (POOL), pada Desember 2019. 

Akibatnya, saham POOL terjun paling dalam di antara portofolio Asabri lainnya dengan penurunan 96,93 persen sepanjang 2019. Bahkan, saham tersebut disuspensi hingga kini sejak 30 Desember 2019, dengan level harga penutupan Rp156.

Harga saham yang nahas berikutnya adalah PT Alfa Energi Investama Tbk. (FIRE), yang terkoreksi 95,79 persen pada tahun lalu ke level Rp326. 

Pada penutupan perdagangan Rabu (8/1/2020), harganya kembali merosot menuju Rp284. Asabri mengempit 15,57 persen saham FIRE.

Penurunan drastis pun dialami saham PT SMR Utama Tbk. (SMRU) sebesar 92,31 persen ke posisi Rp50. Level gocap itu pun bertahan hingga kini. Asabri memegang 6,61 persen saham SMRU. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Dia meminta hal tersebut diungkap secara tuntas.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Sumber: finansial.bisnis
PT Rifan Financindo

Pejabat BUMN Rentan Korupsi, Abaikan Perintah Jokowi | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  - Korupsi menjadi salah satu persoalan di badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan tahun ini beberapa petinggi BUMN terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi tersebut dianggap mencerminkan bahwa perusahaan pelat merah tak patuh terhadap presiden, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi). Lantas bagaimana seharusnya Jokowi menyikapi BUMN?

Jokowi diminta lebih tegas terhadap korupsi di tubuh BUMN. Hal itu demi menjaga kepatuhan BUMN di bawah kepemimpinannya sebagai presiden.

"Nah saya kira pemberantasan korupsi itu adalah keharusan bagi Jokowi. Kalau nggak, BUMN nya nggak nurut sama dia, nggak nurut pada presiden, mengerjakan yang lain, bukan mengerjakan program prioritas pemerintah," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya ada sejumlah masalah di BUMN, mulai dari inefisiensi, pemburu rente, intervensi politik, hingga sumber dana kepentingan politik.

"Nah dengan berbagai persoalan ini lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama presiden untuk memastikan programnya berjalan. Jadi pertama pemberantasan korupsi itu ya keniscayaan," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi secara reguler direksi BUMN dengan memberikan target yang tinggi. Selain itu bisa juga dilakukan seleksi terhadap direktur BUMN secara terbuka dengan lelang jabatan.

"Dan sumber daya BUMN terbatas, kalau kemudian dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain ya BUMN nya kehabisan sumber daya untuk menjalankan program-program pemerintah," tambahnya.

Hingga pertengahan tahun ini saja, tercatat beberapa petinggi BUMN terjerat oleh KPK, yaitu Sofyan Basir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2019 lalu. Terseretnya Sofyan menjadi salah satu berita besar tahun ini, sebab saat itu dia adalah orang nomor satu di salah satu BUMN terbesar di Indonesia, PT PLN (Persero).

Wisnu Kuncoro sebelumnya Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dia terjaring operasi OTT KPK pada Maret 2019 lalu. Wisnu 'nyangkut' di KPK terkait dugaan pengadaan barang dan jasa.

Yang masih segar, KPK mengamankan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dalam OTT pada 1 Agustus. Andra diduga menerima suap dari PT INTI.

Sumber: Finance.detik

PT Rifan Financindo 

Deretan Borok BUMN di Masa Pemerintahan Jokowi | PT Rifan Financindo

PT RIFAN FINANCINDO  -  CNBC Indonesia - Kinerja empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jadi perhatian di ujung periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesulitan keuangan yang dialami empat BUMN sempat bikin geger pasar dan menjadi polemik. 

Hebatnya empat BUMN tersebut berasal dari sektor yang berbeda-beda yaitu jasa transportasi, manufaktur, jasa logistik dan keuangan. Artinya tak ada isu spesifik di satu industri yang membuat kinerja keuangan empat BUMN ini mengalami masalah.

Selengkapnya simak infografis berikut ini :

Sumber: cnbcindonesia
PT Rifan Financindo 

PT Pos Mau Bangkrut? | PT Rifan Financindo

Ramai di media sosial Twitter cuitan mengenai PT Pos Indonesia menuju bangkrut. Dalam cuitan, netizen banyak mencantumkan berita mengenai teguran anggota DPR Komisi IX terhadap Kementerian BUMN.

PT Pos disebut nyaris bangkrut bahkan sampai meminjam uang hanya untuk membayar tunggakan gaji karyawannya saja. Netizen pun ramai mengomentari hal ini.

PT Pos Indonesia pun buka suara atas ramainya pemberitaan Pos Indonesia di media sosial. Simak jawabannya hanya di detikFinance, klik halaman selanjutnya.

Setelah ramai dibicarakan bangkrut di medsos, PT Pos Indonesia menegaskan bahwa perseroan belum bangkrut.

"Ya kalau bangkrut sih nggak lah. Mudah-mudahan nggak," kata SVP Kerjasama Strategis dan Kelembagaan Pos Indonesia, Pupung Purnama kepada detikFinance, Minggu (21/7/2019).

Pupung juga meminta doa semua pihak agar perseroan masih bisa berdiri. "Harus didoakan jangan (bangkrut) lah," tambahnya.

                                 

Pos Indonesia juga mengakui bahwa pihaknya sempat meminjam uang untuk membayar tunggakan gaji para karyawannya seperti yang diceritakan oleh salah satu Anggota Komisi IX DPR RI.

"Benar kita meminjam uang ke bank, itu benar adanya ya, ya memang ada (pinjaman uang untuk bayar gaji karyawan)," kata Pupung.

Alasannya, menurut Pupung adalah memang situasinya sedang menyusahkan perseroan dan memaksa mereka untuk meminjam uang "Memang situasinya ya, situasinya lagi susah," ujarnya.