PT Rifan Financindo -
Presiden Joko Widodo (Jokowi
) kini ingin agar data terkait virus Corona
bisa diakses publik. Transparansi
data Corona disampaikannya dalam rapat terbatas. Sebelumnya, banyak pihak menyampaikan keinginannya agar data terkati Corna bisa lebih transparan.
Mereka yang menuntut transparansi data terkait COVID-19 adalah kepala daerah, pemuka agama, organisasi profesi, hingga kelompok pemerhati hak asasi manusia.
Salah satu contohnya, Amnesty International Indonesia. Organisasi pemerihati HAM ini menyoroti aspek transparansi soal sebaran data Corona. Sorotan ini disampaikan sejak pertengahan bulan Maret.
"Pemerintah harus lebih transparan terhadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar penting untuk diketahui publik agar semua pihak dapat mengambil mitigasi. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam memenuhi hak atas informasi tersebut, pemerintah tetap harus konsisten untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam keterangan pers, Jumat (13/3).
Dari Jawa Timur, fungsionaris organisasi kemasyarakatan keagamaan bersuara. Adalah Sekretaris MUI Jatim, Ainul Yaqin, meminta pemerintah untuk lebih terbuka soal informasi pasien yang positif Corona.
Berbeda dengan Amnesty International Indonesia yang menekankan penjagaan kerahasiaan identitas pasien, Ainul Yaqin menilai penyakit Corona bukanlah aib sehingga tak perlu ditutup-tutupi.
"Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi. Jangan ditutupi, kalau orang sakit terkendali posisinya misal di sini, akhirnya masyarakat tahu, dan bisa mengurangi penyebaran," kata Ainul Yaqin kepada detikcom, Rabu (8/4).
Para ujung tombak pelayanan kesehatan juga berbicara. Sekretaris Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dyah Agustina, mendorong pemerintah untuk memberikan data tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19.
"Itu yang kami minta adanya transparansi itu seperti itu," ujar Dyah di Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Dari barisan para kepala daerah, suara menuntut keterbukaan juga terdengar. Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku ingin mengirim pesan terkait transparansi penyebaran virus Corona. Itu menjadi alasan mengumumkan ada 4 warganya yang terjangkit dan mendahului protokol pemerintah pusat.
"Kemarin kan sudah saya lakukan (transparan), itu pesan berarti (ke pemerintah pusat), makanya saya nggak mau ngomong lebih jauh," kata Wahidin kepada wartawan di rumah dinas Jl. Ahmad Yani, Serang, Jumat (13/3).
Loncat ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta kepada Jokowi untuk menyampaikan daerah mana saja yang masuk dalam zona merah virus Corona atau COVID-19. Namun pemerintah, kata Sultan pada ujung Maret lalu, tidak mau menjawab permintaannya.
"Saya sampaikan ke Presiden daerah mana yang zona merah. Supaya kami ini masyarakat yang mau pergi maupun akan datang dari awal sudah bisa diantisipasi kalau dia dari wilayah merah," kata Sultan di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (30/3).
Dari Ibu Kota Negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada beberapa langkah untuk mengendalikan penyebaran virus Corona. Menurutnya, yang pertama dilakukan adalah transparansi terkait data pasien positif Corona.
"Apa pelajaran penting dari negara yang mengalami (pandemi Corona) ini? Nomor satu, transparan, ini bukan aib penyakit ini. Ini kan bukan karena kelakuan, tapi justru orang yang pergaulannya luas yang ramah itu dia yang banyak kena," ujar Anies di channel YouTube Deddy Corbuzier seperti dilihat detikcom, Rabu (1/4).
Meski belum jelas betul, apakah nantinya Pemerintah Pusat akan membuka peta zonasi persebaran COVID-19 atau tidak, namun setidaknya sekarang Kepala Pemerintahan sudah berbicara soal transparansi data.
Kini, Jokowi ingin semua data terintegrasi. Data-data yang terserak di berbagai lembaga perlu disatukan di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Data itu meliputi data orang dalam pemantauan (ODP) hingga pasien positif COVID-19.
"Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat," kata Jokowi dalam rapat terbatas, disiarkan langusng oleh Sekretariat Kepresidenan, Senin (13/4).
Lantas, Jokowi menekankan transparansi data Corona. Dia meminta informasi tersebut dibuka secara umum. Jadi, masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.
"Terbuka datanya sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," pungkas Jokowi.
Sumber: News.detik
PT Rifan Financindo
